Si Api Biru

LEdakan terjadi kembali, kalii ini bukan ledakan yg berasal dari Teroris melainkan dari Tabung Elpiji. Ledakan demi ledakan kian meresahkan masyarakat. Lalu dimana Peran Pemerintah? telah kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah mengembor-ngemborkan Konversi BBM (minyak tanah) ke Gas. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah juga mensosalisasikan si Api Biru ini lewat media elektronik, baliho dan media cetak. Menyatakan Si Api Biru Aman, Irit dan Hemat. Tapi Pada kenyataanya Ledakan demi ledakan kian terjadi di berbagai kota yg di sebabkan oleh Si Api Biru (tabung gas). lalu sekali lagi dimana peran pemerintah atas kejadian ini?

Peran Pemerintah seharusnya adalah bertanggung jawab atas tiap kejadian ledakan yg terjadi atas tabung elpiji. karna secara tidak langsung pemakaian tabung gas atas Instruksi dari pemerintah dan oleh krn itu pemerintahlah yg harus bertanggung jawab atas tiap korban yg ada. ke 2, Pemerintah harusnya mengunakan cara lain di dalam pendistribusian gas ke masyarakat, jika proses konvensi ini merupakan bentuk modernisasi,. pemerintah bisa melihat negara2 maju yg telah dengan sadar dan bertanggung jawab atas tiap kebijakan yg ada, seperti pendistribusian melalui pipa2 yang di salurkan langsung ke rumah warga seperti air. ke 3. Pemerintah harus lebih teliti di dalam pendistribusian tabung, dan uji kelayakan atas tiap tabung yg ada, ke 4, menindak atas pendistribusian tabung gas ilegal yg ada,

dari solusi gw yg di atas harus ada tindakan nyata dari pemerintah atas tiap kejadian yg menimpa masyarakat, agar si Api Biru dapat hidup berdampingan dengan masyarakat juga tanpa ada korban dari si api Biru....... (tulisan Asal nyablak,, krn Prihatin atas kejadian yg ada)

Dilema KPU

Dilema KPU,,,,
Bergabungnya Andi nurpati ke partai demokrat menandakan runtuhnya netralitas KPU. Keruntuhan itu diidentifikasi dengan mudahnya orang-orang yang berada di KPU untuk terjun ke parpor.
Walau tiap warga negara berhak atas dipilih dan memilih, tetapi tidak logis dan sangat ambigu jika orang yang menjalankan tugas mulia sebagai pilar demokrasi tercemar virus politik jabatan. 

Andi nurpati sebanarnya bukan orang yg pertama melakukan hal tersebut, sebut saja Andi Mallaranngeng yg mengundurkan diri dari KPU di 2000 lalu membentuk Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan pd 2002, lalu masuk demokrat, Anas urbaningrum (priode KPU 2001-2005) mengundurkan diri di 8 juni 2005 yang telah lebih dahulu di pinang atau tergoda akan bujuk rayu parpor dan masuk di ketua bidang politik PD (Kompas 22 juni 2010). Dan bisa mungkin andi nurpati melihat jejak senior mereka yg telah sukses bahkan lebih dekat akan kekuasaan untuk mengikuti jejak mereka yaitu keluar dari KPU dan masuk parpor. Tapi, sungguh aneh jika andi juga masuk ke Partai Demokrat yg di sana telah ada senior-senior mereka. Apakah andi adalah orang demokrat yg senggaja di titipkan atau di susupkan untuk bs mengendalikan lembaga KPU yg bersifat netral untuk kepentingan demokrat? Dan setelah berhasil baru keluar dan kembali ke asal. KPU di unjung tanduk di mata masyarakat, kribilitasnya di ragukan kini karena ketidak adanya tindakan tegas terhadap anggota-anggota KPU yang melakukan sanksi berat atau tindakan anggota yang bisa merusak citra di KPU di mata masyarakat dan Indenpendensi KPU tercemar... lalu apa yg di cari oleh andi nurpati di partai hanya andi nurpati yang bisa menjawab.

Representasi Perempuan di Politik Study Gugurnya Paham Islamisme di PKS Kota Depok

Dengan melihat ke 6 Dapil diKota depok dalam pemilu 2009 lalu pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan keberadaan perempuan yang mengikuti pemilu legislatif. Keterwakilan  kader perempuan PKS sangat tinggi. Ini bisa dilihat hanya 2 dapil yang kurang dari 30 % kuota yang harus diisi perempuan tetapi 4 dapil sisahnya kuota terisi bahkan lebih[1].

                Tetapi bukan sampai disitu saja akan keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 diKota Depok. 11  Kader PKS berhasil duduk di Legislatif Kota Depok dan 4 diantaranya adalah Perempuan[2]. Ini mengandaskan teori atau paradigma islam yang terbangun dibenak perempuan akan konesepsi Teologis islam tentang halal tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik atau bersentuhan dengan hal yang selalu melekat pada diri laki-laki bias gender pun luntur dan masyarakat mempercayai suara mereka ke kader perempuan. Bahkan ada disalah satu dapil hanya perempuan yang lolos untuk menjadi anggota legislatif Kota Depok dan mempercayai suara mereka ke kader PKS yang Perempuan.

                Lalu bagaimana ini bisa terjadi diKota Kota yang Konon merupakan basis dari PKS yang merupakan Partai Islam. Yang jadi pertanyaan mengapa ini terjadi di Kota Depok, yang notabennya masyarakat Depok memeluk Islam? Dan bagaimana masyarakat melihat itu semua, atau jangan-jangan sebenarnya sudah tidak relevan atau gugur konsepsi teologis Islam menyangkut halal-tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik, boleh-tidaknya berpoligami, hak waris anak perempuan, boleh-tidaknya perempuan menjadi hakim, muhrim, dan lain-lain. pendapat dari David Hill (1981; 168) menemukan urgensi kultur politik yang mendukung partisipasi dan representasi politik perempuan. Kultur politik yang tidak reseptif biasa disebut page dan cleland sebagai fundamentalisme kultural yang dipercaya sebagai penghambat utama bagi tampilnya perempuan di dalam ruang publik.  

                Pertanyaan di atas pun secara kuantitatif, Inglehart dan Norris (2003) mengafirmasinya dalam temuan trans-surveinya, bahwa negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim cenderung tidak egaliter terhadap perempuan, dan karenanya, menghalangi akses perempuan pada kekuasaan dan pembuatan keputusan. Dan ini tidak terjadi di Kota Depok malah jika mau melihat partai-partai lain yang bukan ideologi Islam keterwakilan perempuan besar. Bisa dikatakan dari 50 anggota legislatif terdapat 17 Perempuan dan ini sekali lagi mengugurkan teori-teori diatas. Menurut Hemat Penulis keberadaan Kota Depok yang Homogen dan dekat dengan Ibu Kota Jakarta ini lah yang telah merubah cara pandang akan sesuatu, termasuk tentang Politik yang dibawa atau diwakili oleh Perempuan. Bahwa Masyarakat sudah tidak lagi melihat Laki-laki atau Perempuan tetapi pada apa dan bagaimana calon tersebut bisa meyakinkan Pemilih akan layak tidaknya mereka dipilih. Dan ini menegaskan akan representasi perempuan dipolitik tergantung dari Individu dalam mengelolah potensi diri ke masyarakat atau dengan kata lain bagaimana Kader-kader Partai Islam bisa menjual diri ketengah pemilih agar mereka dibeli atau dipilih. Dan ini mengugurkan paham islamisme pada partai Islam dan intinya mereka berhasil memanfaatkan dengan baik sistem suara terbanyak.

 (1) Data KPUD Kota Depok

 (2) idem

SKCK "ORANG Baik VERSI NEGARA

Dikutip dari status sahabt ku PSP UGM (eko AW), masalah Pembuatan SKCK yg rumit dan brtantai. Liat kutipan dari sabahat saya ini : “untuk selembar SKCK, kita harus: Minta rekomen RT+RW+Kadus+Lurah; Minta rekomen Camat; Minta rekomen Polsek; baru ke Polres; identifikasi sidik jari; bawa copy KTP+KK+Akte Lahir; Foto 4x6 (6lbr) background MERAH! Kita blm bahas soal waktu, jarak, dan biaya. Tapi bisa dipastikan kongruen dgn panjangnya rantai birokrasi yg hrs ditampuh untuk dinyatakan BERKELAKUAN BAIK setidaknya untuk 3 bulan kedepan”. Apa maunya Pemerintah ini? Apa tidak percaya akan masayarakatnya sendiri hingga hrs sudah tuk mendapatkan selembar surat tersebut harus melalui panjangnya alur birokrasi? Lalu siapa yg salah? Penyedia lapangan Pekerjaan? Atau Pemerintah itu sendiri yg mencoba mengambil kesempatan dari panjangnya alur tersebut.

Hal ini perlu dipertahankan? Jika melihat KELAKUAN dari BIROKRAT, PEJABAT, dan POLITISI di negara ini. Apa mereka BAIK. Dan apakah dengan selembar surat tersebut sudah dikatakan baik. Yg notabennya hanya melihat dari ADA atau TIDAK nama kita di Catatan KEPOLISIAN.

Lalu bagaimana dengan Para KORUPTOR atau KELAKUAN dari PEJABAT NEGARA juga Para BIROKRAT KORUP??? Yg telah difonis tapi masih bisa menikmati hasil keringat Rakyat. Uhhhh, Negara yg Aneh..... sungguh aneh.

Dengan panjangnya alur tersebut bisa dibayangkan berapa KURUGIAN UANG MASYARAKAT yg HARUS DIKELUARkan.??? Sungguh pandai PARA PEJABAT dan BIROKRAT tuk MENGERUK UANG RAKYAT.

Bukannya hanya Tuhan dan diri kita sendiri yg tau apakah kita BAIK apa TIDAK BAIK.